Fitch, salah satu badan pemeringkat dunia, Kamis (15/12/2011), menaikkan peringkat utang Indonesia dari BB+ menjadi BBB- sebagai peringkat investasi sebagaimana 15 tahun lalu.

Kenaikan peringkat ini membuat risiko investasi di Indonesia berkurang dan semakin memikat investor asing ke pasar Indonesia. Menurut ekonom Samuel Sekuritas, Lana Soelistianingsih, kendati cukup mengejutkan karena sebelumnya diperkirakan baru akan diberikan tahun 2012, investor sudah memfaktorkan kemungkinan tersebut mengingat perkembangan kinerja makro Indonesia yang solid.

Sebelumnya, pada 24 Februari 2011, Fitch menaikkan outlook Indonesia dari stabil menjadi positif. Pertumbuhan ekonomi bertahan tinggi di 6,5 persen dengan tingkat inflasi yang rendah (kurang dari 4 persen), nilai tukar yang stabil, disertai anggaran dengan tingkat defisit yang rendah dan rasio utang PDB yang sehat," kata Lana di Jakarta, Jumat (16/12/2011).

Berita peningkatan peringkat itu diperkirakan bakal mengangkat pasar modal dan uang hari ini. Sentimen negatif hari sebelumnya di pasar global menjalar ke Asia kemarin.

Mata uang Asia melemah terhadap dollar AS, termasuk rupiah yang ditutup turun tipis ke Rp 9.091 per dollar AS (kurs tengah Bloomberg).

Lana memperkirakan, pasar Asia akan kembali positif hari ini karena ada perbaikan sentimen di pasar global. Pasar Indonesia akan mengalami euforia menyambut peringkat investasi yang diberikan Fitch. Rupiah diperkirakan akan menguat di kisaran Rp 9.020-Rp 9.050 per dollar AS.

 

Jakarta - Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 1,7 triliun untuk mencetak lahan sawah baru di Indonesia. Hal ini guna mencapai surplus beras yang diharapkan.
"Ada Rp1,7 triliun untuk dana tambahan sudah disiapkan pemerintah untuk perluasan lahan sawah atau cetak sawah baru," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa ketika ditemui di Gedung Kementerian Bidang Perekonomian, Jakarta.

Menurutnya, sudah ditetapkan perluasan lahan 100.000 ha yang akan ditangani langsung oleh Kementerian BUMN hingga 2013 nanti. Lebih lanjut, ia mengatakan jika proses cetak sawah baru ini berhasil maka akan ada tambahan lima juta ton beras yang diproduksi termasuk tambahan 2,2 juta ton gabah di 2014.  "Di 2012 cetak sawah baru, 2013 beroperasi dan diharapkan 2014 sudah ada hasil yakni tambahan lima juta ton beras plus didalamnya 3,3 juta ton gabah," pungkasnya.(ekon)Description: Pemerintah Siapkan Rp 1,7 Triliun Untuk Cetak Sawah Rating: 4.5 Reviewer: seputarwisata.com - ItemReviewed: Pemerintah Siapkan Rp 1,7 Triliun Untuk Cetak Sawah

Dunia tengah menghadapi potensi bencana besar akibat semakin buruknya efek rumah kaca yang disebabkan oleh percepatan pembangunan ekonomi dan teknologi untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tumbuh secara eksponensial atau sebagaimana telah diprediksi oleh Thomas Robert Maltus pada tahun 1798 bahwa dunia akan menghadapi ancaman karena ketidakmampuan mengimbangi pertumbuhan penduduk dengan penyediaan pangan memadai. Teori Maltus ringkasnya menyatakan peningkatan produksi pangan mengikuti deret hitung dan pertumbuhan penduduk mengikuti deret ukur sehingga manusia pada masa depan akan mengalami kekurangan pangan. Sehingga agar terhindar dari Teori “jebakan” Maltus tersebut peningkatan teknologi dan industrialisasi dianggap sebagai solusi yang tepat untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik pangan maupun kebutuhan lainnya. Tetapi, upaya percepatan pembangunan dan teknologi serta industrialisasi yang dilakukan sejak revolusi industri belum disadari memiliki efek samping berupa kerusakan lingkungan.

Selain itu, penggunaan indikator-indikator kemajuan ekonomi yang selama ini dianggap lazim digunakan oleh dunia internasional seperti Gross Domestic Product (GDP) telah membuat kesalahan paradigma pembangunan di banyak negara karena berdampak pada dikesampingkannya hal-hal terkait kelestarian lingkungan demi mengejar kemajuan ekonomi berbasiskan pertumbuhan GDP semata. Namun, ketika Isu pemanasan global (global warming) dan perubahan iklim (climate change) menjadi isu dunia maka kemudian diberbagai konferensi perbaikan lingkungan maupun kegiatan produksi ramah lingkungan menjadi agenda mendesak yang harus segera diwujudkan. Yang perlu diingat bahwa kedua isu tersebut hanya sebagian dari sekian banyak isu lingkungan yang perlu segera diselesaikan dan Ekonomi Hijau (Green Economy) dapat menjadi desain penyelesaian dan keberlangsungan pembangunan yang berkelanjutan.

Sebagaimana yang juga telah disebutkan oleh Prof. Surna Tjahja Djajadiningrat dalam bukunya Ekonomi Hijau, bahwa bagi Indonesia ekonomi hijau adalah satu pilihan yang sangat masuk akal untuk diterapkan berdasarkan beberapa pertimbangan. Pertama, ekonomi Indonesia masih sangat menggantungkan diri pada pengelolaan sumber daya alam sehingga Indonesia sangat berkepentingan terhadap keberlanjutannya. Kedua, dengan menerapkan ekonomi hijau, selain Indonesia akan menjadi pelopor di tingkat global, ekonomi Indonesia akan mengarah kepada ekonomi yang lebih efisien dalam penggunaan sumber daya alam yang terbatas dan juga akan lebih berkelanjutan. Ketiga, penerapan ekonomi hijau akan lebih memperbaiki kondisi lingkungan hidup yang sudah sangat rusak dan sudah menjadi kendala yang nyata bagi sebagian besar masyarakat.

Konsep sustainable development (pembangunan yang berkelanjutan) tidak menafikan adanya “waste” dalam proses pembangunan dan produksi, tetapi sustainable development menghendaki “zero pollution” dalam proses pembangunan dan produksi. Oleh karena itulah ekonomi hijau harus berperan untuk menyeimbangkan laju pemanfaatan ataupun eksploitasi lingkungan, pencemaran lingkungan akibat proses produksi, dll dengan peningkatan kemampuan alam atau lingkungan dalam menghancurkan sampah atau limbah agar tidak menjadi polusi.

Telah banyak teori yang berkembang untuk menjelaskan peran ekonomi hijau dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Namun persoalannya bagaimana cara kita untuk menerjemahkannya dalam kerangka kebijakan yang aplikatif. Untuk itu ada baiknya kita membagi peran masing-masing stakeholders dalam palaksanaan ekonomi hijau ini mulai dari kalangan akademisi, masyarakat sipil, swasta/perusahaan, hingga pengambil kebijakan. Akademisi disamping memasukan konsep ekonomi hijau kedalam ideologis berfikirnya, juga diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran, ide, dan gagasan terhadap teknologi ramah lingkungan yang tepat guna dan memiliki nilai ekonomis untuk diproduksi secara masal. Masyarakat sipil berperan untuk turut mengkampanyekan konsep ekonomi hijau sehingga dapat selektif untuk membatasi penggunaan produk yang dapat mencemari lingkungan dan membentuk pola konsumsi yang ramah terhadap lingkungan. Pihak swasta atau perusahaan dapat memanfaatkan dan menindaklanjuti inovasi-inovasi ramah lingkungan dari kalangan akademisi untuk diproduksi secara masal dan dipasarkan kepada masyarakat umum. Selain itu menyisihkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk digunakan dalam upaya pelestarian lingkungan. Untuk pihak swasta yang bergerak dibidang perbankan, diharapkan dapat memasukan faktor yang merusak kelestarian lingkungan kedalam penilaian kelayakan usaha, serta melakukan diversifikasi bunga yang lebih tinggi kepada kegiatan usaha atau konsumsi yang dapat merusak lingkungan dan sebaliknya memberikan bunga yang lebih rendah untuk proses produksi dan konsumsi yang berdampak pada kelestarian lingkungan. Bagi pengambil kebijakan memiliki peranan yang cukup sentral khususnya dalam merumuskan serangkaian peraturan mengenai Ekonomi Hijau yang aplikatif sampai kepada peraturan teknis pelaksanaan Ekonomi Hijau, termasuk menerjemahkannya kedalam pembahasan anggaran belanja negara. Hal ini menjadi hal yang tidak mudah dan sentral karena hasil kerja inilah yang akan menjadi kerangka acuan teknis dalam pelaksanaan ekonomi hijau di Indonesia, disamping masalah koordinasi dari para stakeholders yang akan menentukan berhasil atau tidaknya upaya pelaksanaan ekonomi hijau di Indonesia.

Dengan adanya ekonomi hijau diperkirakan kegiatan pembangunan dapat terus berlangsung bahkan pada akhirnya akan memperoleh dampak positif ketika ekonomi hijau telah mampu memperbaiki kerusakan lingkungan yang terjadi selama ini serta teknologi yang ramah lingkungan (green Technology) dapat di adopsi diseluruh kegiatan produksi. Dan khusus bagi negara-negara dengan sumberdaya alam berlimpah termasuk Indonesia, konsep ini dapat memperkuat posisi tawar Indonesia dalam percaturan ekonomi dunia.

Dengan menjadikan ekonomi hijau sebagai kritik terhadap paradigma pembangunan saat ini, selain akan menciptakan keberlangsungan pembangunan dan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan juga akan mewujudkan keadilan sosial tidak saja antar masyarakat dalam satu generasi tetapi juga antar generasi. Semoga seluruh pihak secara konsisten untuk menjalankan Ekonomi Hijau ini sehingga harapan besar akan selalu ada untuk anak cucu kita.

Sekian.

 

Note : * Penulis adalah kandidat master dari Ilmu Ekonomi Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor (IPB), Ketua Umum Keluarga Alumni Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB (KA-FEM IPB), Serta peneliti ekonomi dan moneter

Oleh : Muhammad IslamDescription: Ekonomi Hijau: Koreksi terhadap Paradigma Pembangunan Saat Ini Rating: 4.5 Reviewer: seputarwisata.com - ItemReviewed: Ekonomi Hijau: Koreksi terhadap Paradigma Pembangunan Saat Ini

Sebanyak sembilan perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) meraih peringkat pertama dalam Malam Anugerah BUMN 2011. Beberapa di antaranya bahkan meraih lebih dari satu penghargaan.

"Penyelenggaraan Anugerah BUMN tahun ini merupakan yang kedua, setelah tahun lalu diselenggarakan dengan tema 'Sinergi dan Transformasi untuk Memacu Kontribusi bagi Pembangunan Negeri'," ucap Ketua Dewan Juri, Muhammad Said Didu, di acara Malam Anugerah BUMN 2011, di Jakarta, Kamis (1/12/2011) malam. Tahun ini, acara penghargaan kepada perusahaan-perusahaan BUMN bertajuk "Inovasi untuk Kinerja Unggul".

Kali ini, ada 69 BUMN yang mengembalikan kuesioner. Dari jumlah tersebut, terpilih 53 BUMN yang melakukan persentasi di depan dewan juri. Penilaian pun terdiri dari empat tahap. Dimulai dari pengisian kuesioner hingga diadakannya sidang dewan juri. Sejumlah BUMN pun terpilih menjadi pemenang dalam 12 kategori.

 

Kategori Inovasi Manajemen BUMN Terbaik

1. PT Pertamina (Persero)
2. PT BNI (Persero) Tbk
3. PT Bukit Asam (Persero) Tbk

Kategori Inovasi GCG BUMN Terbaik

1. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
2. PT Jasa Marga (Persero) Tbk
3. PT Pertamina (Persero)

Kategori Inovasi Produk Manufaktur BUMN Terbaik

 

1. PT PINDAD (Persero)
2. PT Biofarma (Persero)
3. PT INTI (Persero)

Kategori Inovasi Produk Agrikultur BUMN Terbaik

 

1. PT Perkebunan Nusantara IV (Persero)
2. PT Sang Hyang Seri (Persero)
3. Perum Perhutani (Persero)

Kategori Inovasi Produk Jasa BUMN Terbaik

 

1. PT PLN (Persero)
2. PT POS Indonesia (Persero)
3. Perum Pegadaian (Persero)

Kategori Inovasi Teknologi BUMN Terbaik

 

1. PT Biofarma (Persero)
2. PT BNI (Persero)
3. PT PP (Persero) Tbk

Kategori Inovasi Pemasaran BUMN Terbaik

 

1. PT BNI (Persero) Tbk
2. PT Telkom (Persero) Tbk
3. Perum Pegadaian

Kategori Inovasi SDM BUMN Terbaik

 

1. PT Pupuk Kaltim
2. PT Telkom (Persero) Tbk
3. PT Aneka Tambang (Persero) Tbk

Kategori Inovasi PKBL BUMN Terbaik

 

1. PT BNI (Persero) Tbk
2. PT Telkom (Persero) Tbk
3. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Kategori Inovasi Pelayanan Publik BUMN Terbaik

 

1. PT PLN (Persero)
2. PT KAI (Persero)
3. PT Pupuk Kaltim

Kategori Inovasi Strategi Bisnis Global BUMN Terbaik

 

1. PT Biofarma (Persero)
2. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
3. PT Pertamina (Persero)

Dari semua kategori ini, BUMN yang terpilih menjadi best of the best adalah PT BNI (Persero) Tbk. Direktur Utama BNI Gatot M Suwondo menerima langsung penghargaan ini. Sementara itu, RJ Lino dari PT Pelindo II (Persero) Tbk terpilih menjadi CEO BUMN inovatif terbaik.

Terhadap pemilihan pemenang ini, Menteri BUMN Dahlan Iskan menyebutkan, penilaian dilakukan secara independen. "Malam ini saya agak terlambat karena saya minta jaminan bahwa penilaian malam ini independen atau ada titipan-titipan. Kemudian ada jaminan dari Pak Tanri Abeng (sebagai salah satu anggota dewan juri) bahwa ini independen, ok. Berarti nanti direktur utama BUMN yang tadi menang inovasi manajemen, misalnya, tentu akan diuji pada kehidupan sehari-hari karena pasti akan diundang oleh banyak BUMN yang lain," sebut Dahlan.

Menurut dia, dirut BUMN pemenang penghargaan biasanya diundang untuk menceritakan pengalamannya dalam memimpin BUMN.Description: BUMN-BUMN Terbaik 2011 Rating: 4.5 Reviewer: seputarwisata.com - ItemReviewed: BUMN-BUMN Terbaik 2011

Presiden Republik Federal Jerman Christian Wulff mengaku terharu dengan semboyan Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, atau berbeda-beda namun tetap satu. Presiden Wulff memuji kebebasan beragama yang dinikmati masyarakat Indonesia.

"Kami terharu bagaimana masyarakat Indonesia bisa hidup bersama dalam kebebasan memilih agama, dan bisa menjadi teladan bagi negara lain," kata Presiden Wulff dalam pernyataan pers bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (1/12/2011).

Pernyataan pers disampaikan kedua pemimpin negara seusai melakukan pertemuan bilateral selama 60 menit. Presiden Wulff mengatakan, pemerintah Jerman berkomitmen meningkatkan kerja sama dengan pemerintah di berbagai bidang.

Dikatakan, Indonesia merupakan mitra penting pemerintah Jerman. Peningkatan kerja sama ini terkait peringatan 60 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia-Jerman.

Pada pertemuan bilateral, Presiden Yudhoyono mengajukan lima usulan kerja sama kepada Presiden Wulff. Usulan Presiden Yudhoyono disambut baik oleh Presiden Wulff. Kelima usulan tersebut terkait kerja sama di bidang investasi dan perdagangan, kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan pertahanan.

Saat ini, volume perdagangan Indonesia-Jerman mencapai 6 miliar dollar AS, sementara investasi dalam dua tahun terakhir mencapai 300 juta dollar AS. "Kedua angka ini masih sangat bisa ditingkatkan. Indonesia memiliki Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia, dan saya mengundang Jerman untuk menjadi strategic partner di Indonesia," kata Presiden Yudhoyono.

Di bidang kesehatan, Presiden menggarisbawahi pentingnya kerja sama di bidang teknologi dan manajemen kesehatan. Terlebih, kalangan ekonomi menengah di Indonesia semakin bertambah sehingga kebutuhan pelayanan kesehatan semakin meningkat.

Di bidang kesehatan, Presiden mengatakan, Indonesia membutuhkan ribuan lulusan teknik untuk membangun konektivitas dan infrastruktur negara selama 10 hingga 30 tahun mendatang.

Presiden Yudhoyono juga menekankan pentingnya kerja sama di bidang riset, teknologi, dan inovasi di bidang teknologi, utamanya yang bersih dan ramah lingkungan.

"Di bidang industri pertahanan, saya mengusulkan adanya kerja sama yang bersifat jangka panjang terkait joint investment dan joint production. Saat ini PT Dirgantara Indonesia sedang ada kerja sama dengan Airbus Military. Jerman memiliki kapasitas di bidang industri pertahanan," kata Presiden.Description: Presiden Jerman Terharu dengan Bhinneka Tunggal Ika Rating: 4.5 Reviewer: seputarwisata.com - ItemReviewed: Presiden Jerman Terharu dengan Bhinneka Tunggal Ika

:: Lembaga Negara yang Independen

Babak baru dalam sejarah Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. dimulai ketika sebuah undang-undang baru, yaitu UU No. 23/1999 tentang Bank Indonesia, dinyatakan berlaku pada tanggal 17 Mei 1999 dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 6/ 2009. Undang-undang ini memberikan status dan kedudukan sebagai suatu lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini.

Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut. Pihak luar tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan Bank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun juga.

Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan efisien.

:: Sebagai Badan Hukum

Status Bank Indonesia baik sebagai badan hukum publik maupun badan hukum perdata ditetapkan dengan undang-undang. Sebagai badan hukum publik Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan-peraturan hukum yang merupakan pelaksanaan dari undang-undang yang mengikat seluruh masyarakat luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan.

Pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka dual-banking system atau sistem perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API), untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Secara bersama-sama, sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional.

Karakteristik sistem perbankan syariah yang  beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariatif, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinimati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

Dalam konteks pengelolaan perekonomian makro, meluasnya penggunaan berbagai produk dan instrumen keuangan syariah akan dapat merekatkan hubungan antara sektor keuangan dengan sektor riil serta menciptakan harmonisasi di antara kedua sektor tersebut. Semakin meluasnya penggunaan produk dan instrumen syariah disamping akan mendukung kegiatan keuangan dan bisnis masyarakat juga akan mengurangi transaksi-transaksi yang bersifat spekulatif, sehingga mendukung stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian kestabilan harga jangka menengah-panjang.

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan.

Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia
Untuk memberikan pedoman bagi stakeholders perbankan syariah dan meletakkan posisi serta cara pandang Bank Indonesia dalam mengembangkan perbankan syariah di Indonesia, selanjutnya Bank Indonesia pada tahun 2002 telah menerbitkan “Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia”. Dalam penyusunannya, berbagai aspek telah dipertimbangkan secara komprehensif, antara lain kondisi aktual industri perbankan syariah nasional beserta perangkat-perangkat terkait, trend perkembangan industri perbankan syariah di dunia internasional dan perkembangan sistem keuangan syariah nasional yang mulai mewujud, serta tak terlepas dari kerangka sistem keuangan yang bersifat lebih makro seperti Arsitektur Perbankan Indonesia (API) dan Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia (ASKI) maupun international best practices yang dirumuskan lembaga-lembaga keuangan syariah internasional, seperti IFSB (Islamic Financial Services Board), AAOIFI dan IIFM.

Pengembangan perbankan syariah diarahkan untuk memberikan kemaslahatan terbesar bagi masyarakat dan berkontribusi secara optimal bagi perekonomian nasional. Oleh karena itu, maka arah pengembangan perbankan syariah nasional selalu mengacu kepada rencana-rencana strategis lainnya, seperti Arsitektur Perbankan Indonesia (API), Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia (ASKI), serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Dengan demikian upaya pengembangan perbankan syariah merupakan bagian dan kegiatan yang mendukung pencapaian rencana strategis dalam skala yang lebih besar pada tingkat nasional.

“Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia” memuat visi, misi dan sasaran pengembangan perbankan syariah serta sekumpulan inisiatif strategis dengan prioritas yang jelas untuk menjawab tantangan utama dan mencapai sasaran dalam kurun waktu 10 tahun ke depan, yaitu  pencapaian pangsa pasar perbankan syariah yang signifikan melalui pendalaman peran perbankan syariah dalam aktivitas keuangan nasional, regional dan internasional, dalam kondisi mulai terbentuknya integrasi dgn sektor keuangan syariah lainnya.

Dalam jangka pendek, perbankan syariah nasional lebih diarahkan pada pelayanan pasar domestik yang potensinya masih sangat besar. Dengan kata lain, perbankan Syariah nasional harus sanggup untuk menjadi pemain domestik akan tetapi memiliki kualitas layanan dan kinerja yang bertaraf internasional.

Pada akhirnya, sistem perbankan syariah yang ingin diwujudkan oleh Bank Indonesia adalah perbankan syariah yang modern, yang bersifat universal, terbuka bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Sebuah sistem perbankan yang menghadirkan bentuk-bentuk aplikatif dari konsep ekonomi syariah yang dirumuskan secara bijaksana, dalam konteks kekinian permasalahan yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia, dan dengan tetap memperhatikan kondisi sosio-kultural di dalam mana bangsa ini menuliskan perjalanan sejarahnya. Hanya dengan cara demikian, maka upaya pengembangan sistem perbankan syariah akan senantiasa dilihat dan diterima oleh segenap masyarakat Indonesia sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan negeri.

Grand Strategy Pengembangan Pasar Perbankan Syariah
Sebagai langkah konkrit upaya pengembangan perbankan syariah di Indonesia, maka Bank Indonesia telah merumuskan sebuah Grand Strategi Pengembangan Pasar Perbankan Syariah, sebagai strategi komprehensif pengembangan pasar yg meliputi aspek-aspek strategis, yaitu: Penetapan visi 2010 sebagai industri perbankan syariah terkemuka di ASEAN, pembentukan citra baru perbankan syariah nasional yang bersifat inklusif dan universal, pemetaan pasar secara lebih akurat, pengembangan produk yang lebih beragam, peningkatan layanan, serta strategi komunikasi baru yang memposisikan perbankan syariah lebih dari sekedar bank.

Selanjutnya berbagai program konkrit telah dan akan dilakukan sebagai tahap implementasi dari grand strategy pengembangan pasar keuangan perbankan syariah, antara lain adalah sebagai berikut:

Pertama, menerapkan visi baru pengembangan perbankan syariah pada fase I tahun 2008 membangun pemahaman perbankan syariah sebagai Beyond Banking, dengan pencapaian target asset sebesar Rp.50 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 40%, fase II tahun 2009 menjadikan perbankan syariah Indonesia sebagai perbankan syariah paling atraktif di ASEAN, dengan pencapaian target asset sebesar Rp.87 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 75%. Fase III  tahun 2010 menjadikan perbankan syariah Indonesia sebagai perbankan syariah terkemuka di ASEAN, dengan pencapaian target asset sebesar Rp.124 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 81%.

Kedua, program pencitraan baru perbankan syariah yang meliputi aspek positioning, differentiation, dan branding. Positioning baru bank syariah sebagai perbankan yang saling menguntungkan kedua belah pihak, aspek diferensiasi dengan keunggulan kompetitif dengan produk dan skema yang beragam, transparans, kompeten dalam keuangan dan beretika, teknologi informasi yang selalu up-date dan user friendly, serta adanya ahli investasi keuangan syariah yang memadai. Sedangkan pada aspek branding adalah “bank syariah lebih dari sekedar bank atau beyond banking”.

Ketiga, program pemetaan baru secara lebih akurat terhadap potensi pasar perbankan syariah yang secara umum mengarahkan pelayanan jasa bank syariah sebagai layanan universal atau bank bagi semua lapisan masyarakat dan semua segmen sesuai dengan strategi masing-masing bank syariah.

Keempat, program pengembangan produk yang diarahkan kepada variasi produk yang beragam yang didukung oleh keunikan value yang ditawarkan (saling menguntungkan) dan  dukungan jaringan kantor yang luas dan penggunaan standar nama produk yang mudah dipahami.

Kelima, program peningkatan kualitas layanan yang didukung oleh SDM yang kompeten dan penyediaan teknologi informasi yang mampu memenuhi kebutuhan dan kepuasan nasabah serta mampu mengkomunikasikan produk dan jasa bank syariah kepada nasabah secara benar dan jelas, dengan tetap memenuhi prinsip syariah; dan

Keenam, program sosialisasi dan edukasi masyarakat secara lebih luas dan efisien melalui berbagai sarana komunikasi langsung, maupun tidak langsung (media cetak, elektronik, online/web-site), yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang kemanfaatan produk serta jasa perbankan syariah yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

:: Apa Itu Sistem Pembayaran (SP)?

Apa itu SP? SP adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang dipakai untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Lantas, apa saja komponen dari SP? Sudah barang tentu harus ada alat pembayaran, ada mekanisme kliring hingga penyelesaian akhir (settlement). Nah, selain itu juga ada komponen lain seperti lembaga yang terlibat dalam menyelenggarakan sistem pembayaran. Termasuk dalam hal ini adalah bank, lembaga keuangan selain bank, lembaga bukan bank penyelenggara transfer dana, perusahaan switching bahkan hingga bank sentral (lihat Perkembangan).

:: Evolusi Alat Pembayaran

Alat pembayaran boleh dibilang berkembang sangat pesat dan maju. Kalau kita menengok kebelakang yakni awal mula alat pembayaran itu dikenal, sistem barter antarbarang yang diperjualbelikan adalah kelaziman di era pra moderen. Dalam perkembangannya, mulai dikenal satuan tertentu yang memiliki nilai pembayaran yang lebih dikenal dengan uang.  Hingga saat ini uang masih menjadi salah satu alat pembayaran utama yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya alat pembayaran terus berkembang dari alat pembayaran tunai (cash based) ke alat pembayaran nontunai (non cash) seperti alat pembayaran berbasis kertas (paper based), misalnya, cek dan bilyet giro. Selain itu dikenal juga alat pembayaran paperless seperti transfer dana elektronik dan alat pembayaran memakai kartu (card-based) (ATM, Kartu Kredit, Kartu Debit dan Kartu Prabayar).

:: Alat Pembayaran Tunai

Alat pembayaran tunai lebih banyak memakai uang kartal (uang kertas dan logam). Uang kartal masih memainkan peran penting khususnya untuk transaksi bernilai kecil. Dalam masyarakat moderen seperti sekarang ini, pemakaian alat pembayaran tunai seperti uang kartal memang cenderung lebih kecil dibanding uang giral. Pada tahun 2005, perbandingan uang kartal terhadap jumlah uang beredar sebesar 43,3 persen.

Namun patut diketahui bahwa pemakaian uang kartal memiliki kendala dalam hal efisiensi. Hal itu bisa terjadi karena biaya pengadaan dan pengelolaan (cash handling) terbilang mahal. Hal itu belum lagi memperhitungkan inefisiensi dalam waktu pembayaran. Misalnya, ketika Anda menunggu melakukan pembayaran di loket pembayaran yang relatif memakan waktu cukup lama karena antrian yang panjang. Sementara itu, bila melakukan transaksi dalam jumlah besar juga mengundang risiko seperti pencurian, perampokan dan pemalsuan uang.

Menyadari ketidak-nyamanan dan inefisien memakai uang kartal, BI berinisiatif dan akan terus mendorong untuk membangun masyarakat yang terbiasa memakai alat pembayaran nontunai atau Less Cash Society (LCS).

:: Alat Pembayaran Nontunai

Alat pembayaran nontunai sudah berkembang dan semakin lazim dipakai masyarakat. Kenyataan ini memperlihatkan kepada kita bahwa jasa pembayaran nontunai yang dilakukan bank maupun lembaga selain bank (LSB), baik dalam proses pengiriman dana, penyelenggara kliring maupun sistem penyelesaian akhir (settlement) sudah tersedia dan dapat berlangsung di Indonesia. Transaksi pembayaran nontunai dengan nilai besar diselenggarakan Bank Indonesia melalui sistem BI-RTGS (Real Time Gross Settlement) dan Sistem Kliring. Sebagai informasi, sistem BI-RTGS adalah muara seluruh penyelesaian transaksi keuangan di Indonesia.

Bisa dibayangkan, hampir 95 persen transaksi keuangan nasional bernilai besar dan bersifat mendesak (urgent) seperti transaksi di Pasar Uang AntarBank (PUAB), transaksi di bursa saham, transaksi pemerintah, transaksi valuta asing (valas) serta settlement hasil kliring dilakukan melalui sistem BI-RTGS. Pada tahun 2010, BI-RTGS melakukan transaksi sedikitnya Rp174,3 triliun per hari. Sedangkan transaksi nontunai dengan alat pembayaran menggunakan kartu (APMK) dan uang elektronik masing-masing nilai transaksinya hanya Rp8,8 triliun per hari yang dilakukan bank atau LSB.

Melihat pentingnya peran BI-RTGS dalam sistem pembayaran nasional, sudah barang tentu harus dijaga kontinuitas dan stabilitasnya. Bila sesaat saja sistem BI-RTGS ini ngadat atau mengalami gangguan jelas akan sangat menganggu kelancaran dan stabilitas sistem keuangan di dalam negeri. Hal itu belum memperhitungkan dampak material dan nonmaterial dari macetnya sistem BI-RTGS tadi. Untuk itulah BI sangat peduli menjaga stabilitas BI-RTGS yang dikategorikan sebagai Systemically Important Payment System (SIPS). SIPS  adalah sistem yang memproses transaksi pembayaran bernilai besar dan bersifat mendesak (urgent).Adalah wajar saja apabila Bank Indonesia sangat peduli menjaga kestabilan SIPS dengan mengelola risiko, desain, kehandalan teknologi, jaringan pendukung dan aturan main dalam SIPS. Selain SIPS dikenal pula System Wide Important Payment System (SWIPS), yaitu sistem yang digunakan oleh masyarakat luas. Sistem Kliring dan APMK termasuk dalam kategori SWIPS ini. BI  juga peduli dengan SWIPS karena sifat sistem yang digunakan secara luas oleh masyarakat. Apabila  terjadi gangguan maka kepentingan masyarakat untuk melakukan pembayaran akan terganggu pula, termasuk kepercayaan terhadap sistem dan alat-alat pembayaran yang diproses dalam sistem.

Perlu diketahui bahwa BI bukan semata peduli akan terciptanya efisiensi dalam sistem pembayaran, tapi juga kesetaraan akses hingga ke urusan perlindungan konsumen. Yang dimaksud terciptanya sistem pembayaran, itu artinya memberi kemudahan bagi pengguna untuk memilih metode pembayaran yang dapat diakses ke seluruh wilayah dengan biaya serendah mungkin. Sementara yang dimaksud dengan kesetaraan akses, BI akan memperhatikan penerapan asas kesetaraan dalam penyelenggaraan sistem pembayaran. Sedangkan aspek perlindungan konsumen dimaksudkan penyelenggara wajib mengadopsi asas-asas perlindungan konsumen secara wajar dalam penyelenggaraan sistemnya.

Description: Demokrasi Model Indonesia? Rating: 4.5 Reviewer: seputarwisata.com - ItemReviewed: Demokrasi Model Indonesia?

 

 

 

 

 

Intel kembali menyatakan keyakinannya bahwa akan hadir smartphone berbasis prosesor Intel Atom. Di 2012, ponsel dengan Atom ini akan rilis. Namun Intel belum memastikan kapan persisnya.

Berbicara dalam Intel Cloud Summit, R. Ravichandran, Direktur Pemasaran Intel untuk India dan Asia Selatan mengatakan bahwa saat ini TV, Ultrabook dan tablet telah menggunakan prosesor Intel. "Tahun depan, Anda bisa melihat smartphone perdana dengan Intel Atom," ujarnya.

Tablet yang menggunakan prosesor Atom sudah dijual oleh 35 perusahaan. Selama ini, perangkat itu memakai sistem operasi Windows 7 atau Meego.

Dengan hadirnya Android 4.0 alias Ice Cream Sandwich, diharapkan tablet dengan prosesor Intel juga akan memakai sistem operasi Android. Android 4.0 untuk platform x86 (prosesor Intel dan AMD) tersedia lewat android-x86.org.

Atom pertama yang dirancang untuk penggunaan pada smartphone dan tablet memiliki nama kode Moorestown. Resminya, chip yang diperkenalkan pertengahan 2010 itu bernama Atom Z600.

Berikutnya, Intel akan menghadirkan Atom dengan nama kode Medfield. Saat ini Medfield diklaim sudah bisa digunakan untuk sistem operasi Android 4.0.Description: Intel Janjikan "Smartphone" Atom di 2012 Rating: 4.5 Reviewer: seputarwisata.com - ItemReviewed: Intel Janjikan "Smartphone" Atom di 2012

 

 

 

 

Tekanan dunia internasional terhadap rezim Presiden Suriah Bashar al-Assad makin besar setelah Wakil Presiden AS Joe Biden, Jumat (2/12), mendesak Assad segera turun demi terciptanya stabilitas di negara itu. Sebelumnya, AS dan Uni Eropa juga sepakat menerapkan sanksi ekonomi yang lebih ketat terhadap Suriah.

Pernyataan Biden tersebut diungkapkan dalam wawancara tertulis yang diterbitkan harian Hurriyet di Ankara, Turki, Jumat. ”Posisi Amerika Serikat dalam kasus Suriah sudah jelas. Rezim Pemerintah Suriah harus mengakhiri kebrutalan terhadap rakyatnya sendiri dan Presiden Assad harus turun sehingga transisi damai yang menghormati keinginan rakyat bisa terjadi,” kata Biden.

Biden sendiri tiba di Ankara, Kamis malam, dan dijadwalkan akan bertemu dengan Presiden Turki Abdullah Gul dan Ketua Parlemen Turki Cemil Cicek. Biden memuji peranan Turki di kawasan dalam menghadapi krisis di Suriah.

”Sudah saatnya komunitas internasional bersatu dalam mengisolasi rezim, yang telah melanggar hak asasi manusia secara sistematik dan memberangus aksi protes damai. Kami mengharapkan perluasan sanksi internasional sebagai alat untuk mendatangkan perubahan di Suriah,” papar Biden, yang juga mendesak Turki untuk menerapkan sanksi terhadap Iran.

Turki, yang berbatasan langsung dengan Suriah dan menjadi salah satu mitra dagang terbesar Suriah, telah mengumumkan sanksi ekonomi berupa pembekuan semua transaksi komersial dan pemutusan hubungan dengan Bank Sentral Suriah.

AS dan Uni Eropa (UE) juga memutuskan memperkuat sanksi ekonominya terhadap Suriah, Kamis, dengan melarang ekspor peralatan industri minyak dan gas ke Suriah serta melarang perdagangan obligasi pemerintah yang diterbitkan Suriah.

Keputusan ini disusul dengan pengumuman nama 12 warga dan 11 perusahaan asal Suriah yang dimasukkan dalam daftar hitam UE. Para individu yang masuk dalam daftar itu, termasuk Menteri Keuangan dan Menteri Perekonomian serta para pejabat senior militer Suriah, dilarang bepergian ke wilayah UE.

Sementara aset perusahaan-perusahaan yang masuk dalam tambahan daftar hitam ini, termasuk tiga perusahaan minyak, Cham Press TV, dan surat kabar propemerintah Al Watan, dibekukan.

Kejahatan kemanusiaan

Di Geneva, Swiss, Dewan Hak Asasi Manusia PBB menggelar sidang darurat untuk menanggapi situasi terkini di Suriah. Komisaris Tinggi untuk Urusan HAM PBB Navi Pillay mengatakan, pihaknya menerima laporan kredibel bahwa jumlah korban tewas di Suriah selama delapan bulan terakhir ini sudah ”jauh di atas” 4.000 orang.

Pillay mendesak Dewan Keamanan PBB segera bertindak melaporkan situasi terkini di Suriah kepada Mahkamah Kriminal Internasional (ICC) di Den Haag, Belanda, karena diduga telah terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan.ANKARA, KOMPASDescription: Biden: Presiden Assad Harus Segera Turun Rating: 4.5 Reviewer: seputarwisata.com - ItemReviewed: Biden: Presiden Assad Harus Segera Turun

Suriah menghadapi perang saudara jika rezim yang berkuasa melanjutkan represi kejam terhadap para demonstran dan warga sipil, kata pejabat hak asasi manusia (HAM) PBB, Jumat (2/12/2011).

Komisaris Tinggi PBB (UNHCR), Navi Pillay, saat berbicara di Geneva, Swiss, pada sesi khusus Dewan Hak Asasi PBB di Suriah, mencatat laporan-laporan tentang "serangan bersenjata yang meningkat oleh kekuatan oposisi, termasuk oleh Angkatan Bersenjata Pembebasan Suriah, terhadap Suriah militer dan aparat keamanan". "Dalam kegagalan nyata pihak berwenang Suriah untuk melindungi warganya, masyarakat internasional perlu mengambil langkah-langkah mendesak dan efektif untuk melindungi rakyat Suriah," kata Pillay.

"Sekretaris Jenderal PBB telah mendesak masyarakat internasional untuk bertindak dan mengambil tindakan kolektif dan tegas untuk melindungi rakyat Suriah dari pelanggaran hak asasi manusia dan kebebasan fundamental mereka. Semua tindakan pembunuhan, penyiksaan, dan bentuk-bentuk lain kekerasan harus dihentikan segera," lanjut Pillay.

Tindakan represif pemerintah dimulai pada pertengahan Maret lalu ketika ketidakpuasan rakyat terhadap rezim yang berkuasa melanda seluruh dunia Arab. Rezim Presiden Bashar al-Assad di Suriah telah menyalahkan kekerasan itu pada geng bersenjata.

Pillay mengatakan, "Lebih dari 4.000 orang dilaporkan telah tewas, ribuan ditangkap, dan lebih dari 14.000 dilaporkan berada dalam tahanan sebagai akibat dari tindakan represif di Suriah itu." Dia menambahkan, banyak dari mereka harus meninggalkan rumahnya, setidaknya 12.400 orang ke negara-negara tetangga dan puluhan ribu di dalam negeri. Di antara mereka yang tewas, kata dia, terdapat 307 anak-anak.

Dia mengutip sebuah laporan yang diterbitkan Senin oleh Komisi Penyelidikan Internasional Independen, yang dibentuk Dewan Hak Asasi Manusia pada Agustus untuk menyelidiki kekerasan hak asasi manusia. Laporan itu menyimpulkan, pasukan keamanan dan militer Suriah "melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan" kepada warga sipil.

"Itu termasuk tindakan pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan, dan bentuk-bentuk lain kekerasan seksual, penjara, atau bentuk lain perampasan berat atas kebebasan dan penghilangan paksa di seluruh negara itu sejak Maret tahun ini," kata Pillay.

Meskipun tidak diberi akses ke Suriah, komisi itu mewawancarai "223 korban dan saksi, termasuk pasukan militer dan keamanan yang telah membelot dan memberikan kesaksian tentang peran pasukan Suriah dalam penggunaan kekerasan yang mematikan terhadap unjuk rasa damai." GENEVA, KOMPASDescription: Stop Kekerasan atau Hadapi Perang Saudara Rating: 4.5 Reviewer: seputarwisata.com - ItemReviewed: Stop Kekerasan atau Hadapi Perang Saudara

            

 

 

 

 

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru harus menelusuri aliran uang mantan bendahara Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, yang diduga berasal dari tindak pidana suap. Aliran uang itu harus dilacak, karena diduga terkait dengan kasus dugaan pidana pencucian uang.

Demikian disampaikan Pakar Hukum Pidana Pencucian Uang, Yenti Garnasih, di Jakarta, Jumat (2/12/2011). "Kasus-kasus besar harus diselesaikan pimpinan KPK yang baru," kata Yenti.

Yenti mencontohkan, Nazarudin dituduh menerima suap. "Kemana aliran dananya. Dakwaannya buruk sekali," katanya.

Oleh karena itu, lanjut Yenti, KPK tetap harus mengusut dan menelusuri aliran uang. Penyidik dapat saja meminta keterangan sopir pengantar uang, yang diduga dari tindak pidana korupsi untuk kongres Partai Demokrat.

Seperti diberitakan, Ketua Komite Etik KPK, Abdullah Hehamahua, mengutarakan sejumlah fakta hasil pemeriksaan mereka. Di antaranya pengakuan Yulianis, mantan anak buah Muhammad Nazaruddin, tersangka kasus korupsi wisma atlet SEA Games di Palembang, Sumatera Selatan.

Abdullah menuturkan, Yulianis mengakui adanya aliran uang untuk kongres Partai Demokrat di Bandung, Jawa Barat, tahun lalu. Nazaruddin, bekas Bendahara Umum Partai Demokrat, juga mengakuinya. Namun jumlah yang diakui keduanya berbeda.

"Yulianis bilang uang perusahaan yang dibawa ke Bandung itu Rp 30 miliar, tunai. Dari perusahaan 3 juta dollar AS dan dari sponsor 2 juta dollar AS. Nazaruddin menuturkan uang yang dibawa ke Bandung Rp 50 miliar dan 7 juta dollar AS. Nazaruddin mengakui yang mengetahui keuangan itu Yulianis," kata Abdullah di kantor KPK, Jakarta (Kompas, 13/9).Description: Pimpinan KPK Baru Harus Telusuri Aliran Dana Nazaruddin Rating: 4.5 Reviewer: seputarwisata.com - ItemReviewed: Pimpinan KPK Baru Harus Telusuri Aliran Dana Nazaruddin

Abraham Samad terpilih menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2011-2015 pada Jumat (2/12/2011) sore.

Di mata saudaranya, Abraham yang akrab disapa Openg ini adalah anak lelaki yang keras kepala dan bersikukuh jika punya keinginan. "Pokoknya, ngotot deh," kata Imran Samad, kakak Abraham.

Abraham adalah anak kelima dari enam bersaudara. Seorang saudarinya telah meninggal. Tiga yang lain bekerja di TVRI. "Dulu, ibu pegawai Departemen Penerangan," kata Imran, yang sekarang menjadi Camat Rappocini, Makassar.

Ayah Abraham awalnya tentara pejuang di korps CPM, yang berpangkat terakhir kapten. "Kami selalu diceritakan, almarhum bapak itu dulu mengawal Bung Karno saat di Makassar, tapi bapak lalu jadi pedagang," ujar Imran.

Nama Abraham, kata Imran, merupakan pemberian dari ayah mereka yang pada tahun 1960-an sering membaca buku kepahlawanan Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat. "Waktu Abraham lahir, menurut ibu, bapak lagi membaca buku karya Abraham Lincoln."

Menurut Imran, saat proses pemilihan pimpinan KPK di DPR, ibu mereka terus memegang tasbih. "Semenjak proses seleksi, setahu saya, ibu di rumah terus shalat tahajud, berpuasa, dan mendoakan anaknya itu. Openg memang paling dekat dengan ibu," kata Imran.

Abraham tamat sekolah dasar di SD 129 Kunjung Mae, di Jalan Mappanyukki, Makassar. "Kalau SMP-nya, Openg pindah-pindah, seingat saya tiga kali urus surat pindah. Dia tamat di SMP Katolik Sulaiman di Jalan Batu Putih," kata Imran.

Menurut Imran, kenakalan membuat Openg terkenal di kalangan angkatannya. Solidaritas kepada sesama teman dan tidak bisa melihat teman yang dianiaya menjadi salah satu alasan kenapa Abraham suka berkelahi. "Pokoknya nakal laki-laki."

Kebandelan Abraham berlanjut di SMA Katolik Cenderawasih. "Saya ingat betul, sebagai anak laki-laki tertua, sayalah yang selalu datang memberikan jaminan ke wali kelas dan kepala sekolah bahwa Abraham ini harus tamat di satu sekolah, jangan seperti ketika di masa SMP."MAKASSAR, KOMPAS

 

 Description: Abraham Samad, Ketua KPK yang Dulu Suka Berkelahi Rating: 4.5 Reviewer: seputarwisata.com - ItemReviewed: Abraham Samad, Ketua KPK yang Dulu Suka Berkelahi

1. A.     Arti dan Fungsi Manajemen

Sudah tidak asing di kalangan para ulama yang berkecimpung dalam juresprudensi Islam (ushul al-fiqh) mengenai teori maqashid al-Syari’ah yang disistematisasi dan dikembangkan oleh al-Syathibi. Bahkan Musthafa Said al-Khin dalam bukunya al-Kafi al-Wafi fi Ushul al-Fiqh al-Islamy membuat kategorisasi baru dalam aliran Ilmu Ushul Fiqh. Bila sebelumnya hanya dikenal dua aliran saja, yaitu Mutakallimin dan fuqahaatau Syafi’iyyah dan Hanafiyyah, maka al-Khin membaginya menjadi lima bagian:Mutakallimin, Hanafiyyah, al-Jam’i, Takhrij al-Furu’ ‘alal Ushul dan Syathibiyyah(al-Khin, 2000: 8).

Dengan demikian, pembagian tersebut telah menempatkan pemikiran Imam al-Syathibi dalam al-Muwafaqat menjadi salah satu bagiatn corak aliran yang terpisah dari aliran ushul fiqih lainnya. Hal ini karena dalam coraknya, al-Syathibi mencoba menggabungkan teori-teori (nadhariyyat) ushul fiqh dengan konsep maqashid al-syari’ah sehingga produk hukum yang dihasilkan lebih hidup dan lebih kontekstual.

Menurut Darusmanwiati, Ada dua nilai penting apabila model al-Syathibi ini dikembangkan para ulama sekarang dalam menggali hukum:

Pertama, dapat menjembatani antara “aliran kanan” dan “aliran kiri”. “Aliran kanan” yang dimaksud adalah mereka yang tetap teguh berpegang pada konsep-konsep ilmu ushul fiqh sedangkan “aliran kiri” adalah mereka yang terakhir ini vokal dengan idenyatajdid ushul al-fiqh dalam pengertian perlu adanya dekonstruksi ushul fiqih demi menghasilkan produk fiqih yang lebih kapabel …. Kedua, model al-Syathibi ini akan lebih menghasilkan produk hukum yang dalam istilah Ibnu al-Qayyim, al fiqh al-hayy, fiqih yang hidup. Karena itu, fiqih yang terlalu teksbook yang penulis (Darusmanwiati) istilahkan dengan Fiqh Ushuly akan berubah menjadi Fiqh Maqashidy (Darusmanwiati, Islamlib: 309)

Arti penting teori maqashid al-syari’ah yang pertama tersebut dianggap dapat memberi napas bagi produk-produk fiqih para ulama yang terlalu terpaku pada teks dan tanpa mengindahkan konteks. Lebih dari itu juga dapat menepis anggapan sementara orang bahwa hukum Islam adalah hukum yang mati, ambigu, bahkan terkadang, menurut mereka, kurang manusiawi (al-Turabi, 2000: 18). Oleh karena itulah, teori ushul fiqih dan maqashid al-syari’ah harus dikawinkan untuk mengatasinya.

Selanjutnya, dengan metodologi Imam al-Syathibi dalam al-Muwafaqat-nya yang mencoba menggabungkan teori-teori ushul fiqih dengan maqashid al-syari’ah akan menjadi penghubung sekaligus jembatan untuk meng-“ishlahkan” kedua kecenderungan di atas. Memisahkan maqashid al-syari’ah dari teori-teori ushul fiqh merupakan kesalahan karena tidak semua persoalan dapat diselesaikan dengan maqashid al-syari’ah an.sich,. Apa yang dikemukakan Thahir bin Asyur dalam bukunyaMaqashid al-Syari’ah al-Islamiyyah yang secara yakin menjadikan maqashid al-syari’ah ini sebagai ilmu mustaqil yang terlepas dari ilmu ushul  fiqh (Asyur, 1999: 180), kata Darusmanwiati, adalah tidak benar, karena teori-teori dan kerangka yang dikemukakan Asyur sendiri, disadari atau tidak, adalah teori-teori ushul fiqh itu sendiri hanya dengan format yang berbeda (Darusmanwiati, Islamlib: 309).

Sebenarnya, maqashid al-syari’ah telah dikembangkan oleh para mujtahid sebelum al-Syathibi dan bahkan dikembangkan dan disempurnakan juga oleh para pemikiran kontemporer zaman ini. Kata al-maqashid sendiri menurut Ahmad Raisuni, pertama kali digunakan oleh al-Turmudzi al-Hakim, ulama yang hidup pada abad ke-3. Dialah, menurut Raisuni, yang pertama kali menyuarakan maqashid al-syari’ah melalui buku-bukunya, al-Shalah wa Maqashiduhu, al-Haj wa Asraruh, al-‘Illah, ‘Ilal al-Syari’ah, ‘Ilal al-‘Ubudiyyah dan juga bukunya al-Furuq yang kemudian diadopsi oleh Imam al-Qarafi menjadi judul buku karangannya (al-Raisani, 1995: 32).

Setelah al-Hakim kemudian muncul Abu Mansur al-Maturidy (w. 333. H.) dengan karyanya Ma’khad al-Syara’ disusul Abu Bakar al-Qaffal al-Syasyi (w.365 H.) dengan bukunya Ushul al-Fiqh dan Mahasin al-Syari’ah. Setelah al-Qaffal muncul Abu Bakar al-Abhari (w.375 H.) dan al-Baqillany (w. 403 H.) masing-masing dengan karyanya, di antaranya, Mas’alah al-Jawab wa al-Dalail wa al ‘Illah dan al-Taqrib wa al-Irsyad fi Tartib Thuruq al-Ijtihad.

Sepeninggal al-Baqillany muncullah al-Juwainy, al-Ghazali, al-Razy, al-Amidy, Ibnu Hajib, al-Baidhawi, al-Asnawi, Ibnu Subuki, Ibnu Abd al-Salam, al-Qarafi, al-Thufi, Ibnu Taimiyyah dan Ibnu al-Qayyim. (al-Raisani, 1995 : 40–71)

Urutan di atas adalah versi Ahmad Raisuni, sedangkan menurut Yusuf Ahmad Muhammad al-Badawy, sejarah maqashid al-syari’ah ini dibagi dalam dua fase yaitu fase sebelum Ibnu Taimiyyah dan fase setelah Ibnu Taimiyyah (al-Badawy, 2000: 75-114).

Adapun menurut Hammadi al-Ubaidy orang yang pertama kali membahas maqashid al-syari’ah adalah Ibrahim al-Nakha’i (w..96 H.), seorang tabi’in sekaligus gurunya Hammad ibnu Sulaiman gurunya Abu Hanifah. Setelah itu lalu muncul al-Ghazali, al-Izzu ibnu Abdi al-Salam, Najamu al-Din al-Thufi dan terakhir Imam al-Syathibi (al-Ubaidy, t.t: 134).

Sementara Ismail al-Jasani dalam kitabnya “Nadhariyat al-Maqashid ‘inda al-Imam Muhammad al-Thahir ibnu ‘Asyur” menyatakan bahwa  pemikiran al-maqashiddikenal dalam dua sumber; sumber dari ulama ushul dan ulama fiqih. Pemikiran al-maqashid dalam pandangan ulama ushul ini diwakili oleh al-Juwaini (w. 478 H.) dan al-Ghazali (w. 505 H.). Sedangkan dalam pandangan ulama fiqih ditemukan al-‘Izzu ibnu ‘Abdi al-Salam (w. 660 H.), Syihab al-Din al-Qarafi (w. 685 H.), Najam al-Din al-Thufi (w. 716 H.), Ibnu Taimiyah (w. 728 H.), muridnya Ibnu al-Qayyim (w. 751 H.) dan al-Syathibi Abu Ishaq (w. 790 H.) (al-Jasani, 1995; 41 – 71).

Meskipun dengan versi yang beraneka ragam, namun dapat diambil kesimpulan bahwa sebelum imam al-Syathibi, maqashid al-syari’ah sudah ada dan sudah dikenal hanya saja susunannya belum sistematis hingga datangnya imam al-Syathibi.

Dengan tidak mengecilkan arti penting pemikiran maqashid dan peran para imam sebelum al-Syathibi, penulis menganggap bahwa pemikiran sistematis al-Syathibi sudah dianggap mewakili untuk mengungkanpkan pendekatan al-Maqashid ini. Dengan demikian pemikiran maqashid selain al-Syatibi, dalam pembahasan ini, hanya menjadi pelengkap dan pemperkaya teori yang dikembangkannya.

Membahas pemikiran maqashid al-Syathibi yang ditulis dalam kitabnya “al-Muwafaqat”, tidak bisa dilepaskan dengan dua tujuan asasi penulisan kitab ini yang terkait erat dengan kondisi objektif masyarakatnya. Tujuan pertama adalah mengungkap rahasia di balik beban syariat, sebagaimana judul bukunya sebelum diganti dengan al-Muwafaqat, dan kedua adalah mempertemukan dua madzhab yang berseberangan dalam pemikiran hukum Islam; yaitu Ibnu al-Qasim dan Abu Hanifah (al-Jasani, 1995; 66). Tujuan ini telah diungkapkan al-Syathibi dalam mukaddimah-nya.

Dengan demikian, menelaah pemikiran al-Syathibi harus selalu dikaitkan dengan tujuan asasi tersebut dan kondisi obyektif masyarakat dan para pemimpin masa al-Syathibi. Keinginannya menyingkap rahasia-rahasia diturunkannya syari’ah tidak lain dikarenakan perselisihan para ulama yang semakin meruncing; antara pengikut madzhab Hanafi dan madzhab Syafi’i, dan antara para kaum sufi dan ahli hukum.

Sebelum membahas lebih jauh pemikirannya, perlu kiranya terlebih dahulu diungkapkan gambaran sekilas mengenai kitab al-Muwafaqat.

Pemikiran al-Syatibi tentang maqashid al-syari’ah tertuang dalam satu kitab yang bernama al-Muwafaqat. Kitab ini merupakan kitab yang terbesar yang menjadi rujukan utama untuk mempelajari dan menggunakan maqashid al-syari’ah dalam memecahkan persoalan hukum. Kata Rasyid Ridha dalam sebuah syairnya yang dituangkan dalam Muqaddimah Kitab al-I’tisham, ketika mengomentari dua buah kitab karya al-Syathibi, yaitu al-Muwafaqat dan al-I’tisham menyatakan “Qalilun minka yakfiini wa lakin qaliluka la yuqalu lahu qalil”. Bahkan ia lebih jauh memberikan dua buah gelar bagi Imam al-Syathibi yaitu Mujaddid fi al-Islam dengan Kitab al-Muwafaqat-nya dan al-Mushlih dengan Kitab al-I’tisham-nya (Ridla, 1982: 4).

Memang layak imam al-Syathibi menyandang dua gelar di atas karena dalam al-Muwafaqat ia mencoba memperbaharui pemahaman syari’ah dengan jalan membawaaqal untuk memahami maqasid dan rahasia-rahasia yang terkandung di dalamnya. Sementara dalam al-I’tisham ia mencoba mengembalikan bid’ah kepada sunnah serta mencoba menawarkan konsep untuk membangun sebuah kehidupan masyarakat yang sesuai dengan apa yang dipraktekkan pada masa Rasulullah Saw dan al-Khulafa al-Rasyidun.

Awalnya buku al-Muwafaqat ini diberi judul al-Ta’rif bi Asrar al-Taklif karena mengungkap rahasia-rahasia di balik hukum taklif. Akan tetapi imam al-Syathibi merasa kurang cocok dengan nama ini  sampai suatu hari ia bermimpi. Dalam mimpinya ini imam al-Syathibi bertemu dengan salah seorang syaikhnya, keduanya berjalan dan bercerita dengan seksama. Lalu gurunya itu berkata kepada imam al-Syathibi: “Kemarin saya bermimpi melihat kamu membawa sebuah buku hasil karyamu sendiri. Lalu saya bertanya kepadamu tentang judul buku itu dan kamu mengatakan bahwa judulnya adalah al-Muwafaqat.  Saya lalu bertanya kembali maknanya dan kamu menjawab bahwa kamu mencoba menyelaraskan dua madzhab yaitu Maliki dan Hanafi”. Setelah mimpi itu, imam al-Syathibi mengganti nama bukunya dengan namaal-Muwafaqat (al-Syatibi, t.t: 17).

Dari ungkapan imam al-Syathibi di atas tampak bahwa ia mencoba menyamakan kedudukan imam Malik dan Abu Hanifah. Ia mengangkat kedudukan imam Malik dan menjadikan Abu Hanifah sejajar dengan kedudukan Ibnu al-Qasim, salah seorang murid imam Malik.

Buku al-Muwafaqat ini pertama kali dikenal di Tunis oleh para mahasiswa dan para ulama Tunis saat itu. Kemudian untuk pertama kalinya dicetak di Tunisia pada tahun 1302 H atau 1884 M di Mathba’ah al-Daulah al-Tunisiyyah dengan tashih dari tiga ulama besar Tunisia saat itu yaitu: Syaikh Ali al-Syanufi, Syaikh Ahmad al-Wartany dan Syaikh Shalih Qayiji. Sedangkan di Mesir baru dicetak pertama kali tahun 1341H / 1922 M atau setelah kurang lebih 38 tahun dicetak di Tunisia (Asyur, tt : 76). Oleh karena itu, apa yang ditulis Abdullah Darraz dalam Mukaddimah al-Muwafaqat bahwa buku ini pertama kali dicetak di Mesir, menjadi terbantahkan (Daraz, t.t: 11).

Kitab ini mulai dikenal di Mesir semenjak Muhammad Abduh mengadakan kunjungan ke Tunisia tahun 1884 M. Sejak kunjungan itulah, Abduh kemudian memperkenalkannnya kepada  Mesir dan langsung dicetak dua kali cetakan, yang pertama ditahkik oleh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid (dicetak oleh Maktabah Shabih di Mesir tahun 1969M) dan yang kedua ditahkik oleh Syaikh Abdullah Darraz (dicetak oleh al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra di Mesir tanpa tahun cetakan) (al-Ubaidy, t.t: 1001).

Di antara ulama yang mempunyai peranan sangat penting dalam mempopulerkan kitab ini adalah Muhammad Abduh dan muridnya Muhammad Rasyid Ridha serta murid Rasyid Ridha, Abdullah Darraz. Bahkan Rasyid Ridha melihat kitab al-Muwafaqat ini sebanding dengan al-Muqaddimah-nya Ibnu Khaldun (Ridla, 1982: 4).

Kitab al-Muwafaqat ini kini menjadi sangat populer bukan hanya di Timur Tengah, tetapi juga di Barat. Di Kanada, Belanda dan Amerika misalnya, al-Muwafaqat menjadi buku pegangan wajib bagi mereka yang mengambil Syu’bah Islamic Studies. (Darusmanwiati, Islamlib: 309)

Karya-karya besar pun telah banyak dihasilkan, terutama dalam bentuk disertasi dan tesis, dari mengkaji buku ini. Di antara karya-karya dimaksud adalah Ahmad Raisuni;Nadhariyyatul  Maqasid  Maqasid ‘Inda al-Imam al-Syathibi; Hammadi al-Ubaidhi; al-Syathibi wa Maqasid al-Syari’ah, Abdurrahman Zaid al-Kailani; Qawaid al-Maqasid ‘Inda al-Imam al-Syathibi, Abdul Mun’in Idris; Fikru al-Maqashid ‘Inda al-Syathibi min Khilal Kitab al-Muwafaqat, Abd  Majid Najar; Masalik al-Kasyf ‘an Maqasid al-Syari’ah Baina al-Syathibi wa Ibn ‘Asyur, Jailani al-Marini; al-Qawaid al-Ushuliyyah ‘Inda al-Syathibi, Basyir Mahdi al-Kabisi; al-Syathibi wa Manhajatuhu fi Maqasid al-Syari’ah dan Habib Iyad; Maqasid al-Syari’ah fi Kitab al-Muwafaqat li al-Syathibi(Darusmanwiati, Islamlib: 309). Sayang, tidak semua kitab tersebut di atas dapat penulis temukan. 

Demikian sekilas buku imam al-Syathibi yang hingga saat ini menjadi rujukan para peneliti hukum Islam, terutama yang terkait dengan maqashid al-syari’ah atau ilmu maqashid. Berikut ini akan ditelaah secara panjang lebar substansi maqashid al-syari’ah yang terdapat dalam pemikiran al-Syathibi dan pemikir lainnya. Pembahasan ini terfokus pada pemikiran maqashid dan dasar-dasar yang membangunnya.

Imam al-Syathibi membahas maqashid al-syari’ah dalam kitabnya al-Muwafaqat juz II sebanyak 313 halaman (menurut buku cetakan Dar al-Kutub al-Ilmiyyah). Persoalan yang dikemukakan di dalamnya sebanyak 62 masalah.

Dalam pembahasannya, Imam al-Syathibi membagi al-maqashid ini kepada dua bagian penting yakni maksud syari’ (qashdu al-syari’) dan maksud mukallaf (qashdu al-mukallaf). Maksud syari’ kemudian dibagi lagi menjadi 4 bagian yaitu:

1.    Qashdu al-Syari’ fi Wadh’i al-Syari’ah (maksud syari’ dalam menetapkan syariat).

Dalam bagian ini ada 13 permasalahan yang dikemukakan, namun semuanya mengacu kepada suatu pertanyaan: “Apakah sesungguhnya maksud syari’ dengan menetapkan syari’atnya itu?”

Menurut imam al-Syathibi, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) tiada lain selain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemadaratan (jalbul mashalih wa dar’ul mafasid). Dengan bahasa yang lebih mudah, aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri (al-Syathibi, t.t; 6).  al-Syathibi kemudian membagi maslahat ini kepada tiga bagian penting yaitu dharuriyyat(primer), hajiyyat (skunder) dan tahsinat (tersier,lux).

Maqashid atau maslahat dharuriyyat adalah sesuatu yang mesti adanya demi terwujudnnya kemaslahatan agama dan dunia. Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan seperti makan, minum, shalat, shaum dan ibadah-ibadah lainnya (al-Syathibi, Juz II, t.t: 7).  Yang termasukmaslahat atau maqashid dharuriyyat ini ada lima yaitu: agama (al-din), jiwa (al-nafs), keturunan (an-nasl), harta (al-mal) dan aqal (al-aql) (al-Syatibi, Juz II, t.t: 8).

Cara untuk menjaga yang lima tadi dapat ditempuh dengan dua cara yaitu, pertama, dari segi adanya (min nahiyyati al-wujud) yaitu dengan cara manjaga dan memelihara hal-hal yang dapat melanggengkan keberadaannya, dan kedua, dari segi tidak ada (min nahiyyati al- ‘adam) yaitu dengan cara mencegah hal-hal yang menyebabkan ketiadaannya.

Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh: a) Menjaga agama dari segi al-wujudmisalnya shalat dan zakat, b) menjaga agama dari segi al-‘adam misalnya jihad dan hukuman bagi orang murtad, c) menjaga jiwa dari segi al-wujud misalnya makan dan minum, d) menjaga jiwa dari segi al-‘adam misalnya hukuman qishash dan diyat, e) menjaga akal dari segi al-wujud misalnya makan dan mencari ilmu, f) menjaga akal dari segi al-‘adam misalnya had bagi peminum khamr, g) menjaga keturunan dari segial-wujud misalnya nikah, h) Menjaga keturunan dari segi al-‘adam misalnya had bagi pezina dan muqdzif, i) menjaga harta dari segi al-wujud misalnya jual beli dan mencari rizki, dan j) menjaga harta dari segi al-‘adam misalnya riba, memotong tangan pencuri.

Sebelum penulis memaparkan lebih jauh cara kerja dan aplikasi dari al-dharuriyyat al-khams ini, perlu penulis sampaikan terlebih dahulu urutan kelima dharuriyyat ini baik menurut imam al-Syathibi maupun ulama ushul lainnya. Hal ini sangat penting karena berpengaruh pada kesimpulan hukum yang akan dihasilkan.

Urutan kelima dharuriyyat ini bersifat ijtihady bukan naqly, artinya ia disusun berdasarkan pemahaman para ulama terhadap nash yang diambil dengan cara istiqra(induktif). Dalam merangkai kelima dharuriyyat ini (ada juga yang menyebutnya dengan al-kulliyyat al-khamsah), imam al-Syathibi terkadang lebih mendahulukan aqldari pada nasl, terkadang nasl terlebih dahulu kemudian aql dan terkadang nasl lalumal dan terakhir aql. Namun satu hal yang perlu dicatat bahwa dalam susunan yang manapun imam al-Syathibi tetap selalu mengawalinya dengan din dan nafs terlebih dahulu.

Dalam al-Muwafaqat I/38, II/10, III/10 dan IV/27 urutannya adalah sebagai berikut: al-din (agama), al-nafs (jiwa), al-nasl (keturunan), al-mal (harta) dan al-aql (akal). Sedangkan dalam al-Muwafaqat III/47: al-din, al-nafs, al-aql, al-nasl dan al-mal.Dan dalam al-I’tisham II/179 dan al-Muwafaqat II/299: al-din, al-nafs, al-nasl, al-aqldan al-mal.

Perbedaan urutan di atas, menunjukkan bahwa semuanya sah-sah saja karena sifatnyaijtihadi. Para ulama ushul lainnya pun tidak pernah ada kata sepakat tentang hal ini.

Bagi al-Zarkasyi misalnya, urutan itu adalah: al-nafs,  al-mal, al-nasab, al-din danal-‘aql (al-Zarkasyi, 1993: 612). Sedangkan menurut al-Amidi: al-din, al-nafs, al-nasl, al-aql dan al-mal (al-Amidi, 1991: 252). Bagi al-Qurafi: al-nufus, al-adyan, al-ansab, al-‘uqul, al-amwal atau al-a’radh (al-Qarafi, t.t: 391). Sementara menurut al-Ghazali: al-din, al-nafs, al-‘aql, al-nasl dan al-mal (al-Ghazali, 1997: 258).

Namun urutan yang  dikemukakan al-Ghazali ini adalah urutan yang paling banyak dipegang para ulama fiqh dan ushul fiqih berikutnya. Bahkan, Abdullah Darraz, pentahkik al-Muwafaqat sendiri,  memandang urutan versi al-Ghazali ini adalah yang lebih mendekati kebenaran (Daraz, Juz II, t.t: 153).

Cara kerja dari kelima dlaruriyyat di atas adalah masing-masing harus berjalan sesuai dengan urutannya. Menjaga al-din harus lebih didahulukan daripada menjaga yang lainnya; menjaga al-nafs harus lebih didahulukan dari pada al-aql dan al-nasl begitu seterusnya. Salah satu contoh yang dapat penulis kemukakan adalah membunuh diri atau menceburkan diri dalam kebinasaan adalah sesuatu yang dilarang sebagaimana bunyi teks dalam surat al-Baqarah. Akan tetapi kalau untuk kepentingan berjihad dan kepentingan agama Allah, menjadi boleh karena sebagaimana telah disinggung di atas bahwa menjaga agama harus didahulukan dari pada menjaga jiwa. Oleh kerena itu, sebagian besar para ulama membolehkan istisyhad para pejuang Palestina dengan pertimbangan hukum di atas.

Akan tetapi bagaimana dengan kasus orang sakit yang karena suatu kebutuhan pengobatan boleh dilihat auratnya atau musafir yang boleh mengqashar shalat, bukankah itu berarti al-nafs lebih didahulukan dari pada al-din?

Persoalan ini sesungguhnya bukanlah persoalan baru. al-Amidy dalam al-Ahkam-nya, misalnya, telah mengulas secara panjang lebar dalam al-Ahkam fi Ushul al-Ahkam(sebagian membacanya al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam) juz IV halaman 243-245. Dalam kesempatan ini penulis akan mengutip pendapat Abdullah Darraz karena lebih ringkas. Menurutnya bahwa dalam tataran umum agama harus lebih didahulukan daripada yang lainnya karena ini menyangkut ushul al-din, sedangakan dalam hal tertentu jiwa dan harta terkadang lebih didahulukan dari pada agama (mustatsnayyat). Disinilah dibutuhkan kejelian seorang mujtahid (Daraz, Juz II, t.t: 154).

Maqashid atau Maslahah Hajiyyat adalah sesuatu yang sebaiknya ada agar dalam melaksanakannya leluasa dan terhindar dari kesulitan. Kalau sesuatu ini tidak ada, maka ia tidak akan menimbulkan kerusakan atau kematian hanya saja akan mengakibatkan masyaqqah dan kesempitan. (al-Syathibi, t.t: 9). Misalnya, dalam masalah ibadah adalah adanya rukhsah; shalat jama dan qashar bagi musafir.

Maqashid atau Maslahah Tahsinat adalah sesuatu yang sebaiknya ada demi sesuainya dengan keharusan akhlak yang baik atau dengan adat. Kalau sesuatu ini tidak ada, maka tidak akan menimbulkan kerusakan atau hilangnya sesuatu juga tidak akan menimbulkan masyaqqah dalam melaksanakannya, hanya saja dinilai tidak pantas dan tidak layak manurut ukuran tatakrama dan kesopanan. Di antara contohnya adalahthaharah, menutup aurat dan hilangnya najis (al-Syathibi, t.t: 9).

Untuk memperjelas maqashid atau maslahah dikaitkan dengan tiga tingkat kepentingan; dharuriyat, hajiyat dan tahsiniyat, maka perlu diterangkan keterkaitan atau cara kerjanya:

1. a. Memelihara Agama

1. b. Memelihara Jiwa

1. c. Memelihara Akal

1. d. Memelihara Keturunan

1. e. Memelihara Harta

Kompetensi Mahasiswa

1. Menjelaskan cara shalat yang benar dengan melakukan yang wajib dan sunnah dalam shalat


2. Menguraikan pengetahuan-pengetahuan dasar mengenai kewajiban puasa

A.    SHALAT

1. 1. Hal-hal yang Wajib Dilakukan dalam Shalat

1. 2. Hal-hal yang Sunnah Dilakukan dalam Shalat

Kedua dan Ketiga, Ketika Hendak Rukuk dan Bangkit Darinya

Keempat, Ketika Bangkit Hendak Berdiri Pada Rekaat Ketiga

Persamaan Cara Bertakbir Bagi laki-laki dan Perempuan

Tempat Meletakkan Kedua Tangan

Cara Membaca Ta’awudz

Waktu Membaca Ta’awudz

Cara Membaca Amiin

Arti Amiin

1. k. Melaksanakan Tata Cara Turun ke Bawah ketika Hendak Bersujud

B.     PUASA

1. Pengertian Puasa

1. Syarat Puasa

1. Orang yang beragama Islam yang telah mencapai umur baligh dan berakal. Dengan demikian puasa tidak diwajibkan kepada anak-anak dan orang gila.


2. Kondisi badan sanggup untuk mengerjakan puasa tersebut.


3. Tidak sedang haid atau nifas (bagi wanita).

1. Puasa Wajib

1. Puasa bulan Ramadhan (QS.al-Baqarah:183)


2. Puasa Qada’ (mengganti puasa Ramadhan) (QS.al-Baqarah:184)


3. Puasa Nazar (janji untuk puasa) (HR.Abu Dawud dari Aisyah)


4. Puasa Kifarat (puasa denda karena suatu pelanggaran) (HR.Jamaah dari Abu Hurairah)

1. Puasa Sunnah

1. Puasa setiap hari Senin dan Kamis (HR.Ahmad dari Abu Hurairah)


2. Puasa enam hari di bulan syawal (HR.jamaah kecuali Bukhari dan Nasa’i dari Abi Ayyub)


3. Puasa tanggal 9 bulan Dzulhijjah (HR.Muslim dari Abu Hurairah)


4. Puasa setiap tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Qomariyah (HR.Nasa’I dari Abu Zarrim dan lain-lain)


5. Puasa tanggal 9 dan 10 bulan Muharram (Tasu’ah dan Asyurra), dan lain-lain

1. Puasa Haram

1. Puasa pada hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa, yaitu pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, dan hari Tasyrik tanggal 11, 12, 13 bulan Dzulhijjah (HR. Ahmad dan Imam empat dari Umar dan Abu Hurairah)


2. Puasa terus-menerus (tidak berbuka pada waktu maghrib) seperti bertapa, ngebleng (puasa tujuh hari berturut-turut), mutih (tidak makan garam), patigeni (tidak memakan makanan yang dimasak api), ngalong (hanya makan buah-buahan), ngeplong (puasa tiga hari berturut-turut), dan lain-lain. (HR.Bukhari Muslim)


3. Puasa wanita yang sedang haid dan nifas (HR.Jamaah dari Muaz)


4. Puasa yang dipastikan dapat mengakibatkan bahaya bagi yang melaksanakannya (QS.al-Baqarah:195)


5. Puasa Sunnah yang dilakukan istri atau suami tanpa izin pasangannya padahal mereka ada di rumah (HR.Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah)

1. Puasa Makruh

1. Puasa hanya pada hari jum’at saja atau sabtu saja (HR.Ahmad dan Nasa’i dari Abdullah)


2. Puasa orang yang sedang dalam perjalanan atau sakit dengan susah payah (istihsan).

1. Hikmah Puasa

1. Melatih jiwa dan memelihara watak amanah. Sebab, puasa merupakan amanah Tuhan yang harus dipelihara dan dijaga. Dengan demikian, jiwa akan terlatih untuk memelihara amanah-amanah yang lain;


2. Menempa jiwa supaya memiliki kekuatan dan daya tahan. Tahan menanggung penderitaan, memperkuat kemauan, meneguhkan pendirian dan cita-cita.


3. Menghilangkan dan mengendalikan sifat rakus dan tamak kepada makan dan minum. Sifat tersebut termasuk dalam sifat kehewanan (bathiniyyah). Sehingga akan sifat keutamaan dan kemanusiaan.


4. Mengurangi hawa nafsu keduniaan dan kemewahan hidup, berganti dengan mendekatkan diri (taqorrub) kepada Tuhan dan akhirnya meningkat menjadi orang yang muqorrobin.


5. Membiasakan diri bersikap sabar dalam mengendalikan hawa nafsu makan, minum, bersetubuh, menahan amarah dan lain-lain.


6. Meningkatkan perasaan untuk menyadari dan mengenal diri sendiri (instrospeksi) bahwa manusia itu adalah makhluk yang lemah, dan berkehendak kepada bermacam-macam kepentingan (hajat).


7. Membentengi diri manusia untuk tidak melakukan kejahatan dan kemaksiatan.


8. Menggerakkan hati orang-orang kaya supaya menyantuni orang-orang miskin, dan menanamkan benih welas asih dan kasih sayang terhadap fakir miskin dan anak-anak yatim dan orang-orang melarat dan sengsara pada umumnya.


9. Menghidupkan kekuatan pikiran dan kekuatan lainnya yang hanya dapat dicapai dengan mata hati.


10. Meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh.

1. Makan dan minum dengan sengaja sejak terbitnya fajar hingga matahari terbenam.


2. Muntah dengan sengaja.


3. Mencampuri isteri di siang hari di bulan Ramadhan.

1. Memerdekakan seorang hamba sahaya (budak). Jika mereka tidak mampu memerdekakan budak, mereka boleh memilih,


2. Melaksanakan puasa dua bulan berturut-turut (harinya tidak terpisah-pisah). Kalau mereka tidak kuat melaksanakannya, boleh memilih,


3. Bersedekah dengan makanan yang mengenyangi enam puluh fakir miskin, tiap orang ¾ liter (HR.Bukhari dan Muslim).

1. Malam diturunkannya al-Qur’an (pada zaman nabi);


2. Nilai malam itu lebih tinggi dari seribu malam;


3. Atas izin Allah, pada malam itu malaikat bertebaran di pelosok bumi;


4. Malam itu penuh dengan keselamatan dan kesejahteraan.

C.  HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

1. Tata cara berwudlu

1. Melafadzkan Niat dalam Ibadah, Khususnya Shalat

1. Membaca Basmalah secara Sirri (tidak terdengar) dalam Shalat

1. Membaca al-Fatihah bagi Makmum

1. Sedekap ketika Berdiri I’tidal


2. Alternatif Bacaan-bacaan Shalat


3. Qunut Subuh


4. Dzikir Bersama Setelah Shalat


5. Jumlah Rekaat Shalat Tarawih


6. Puasa Bagi Orang Yang Mengandung, Melahirkan dan Menyusui


7. Puasa Bagi Pekerja Berat


8. Perpanjangan Waktu Haji sebagai Alternatif Kekurangan Tempat


9. Dan lain-lain